BINews || Jabar – Bandung, – Balai Musyawarah Indonesia ( BAMUSWARI) yang berkantor pusat di Cicalengka Bandung Jawa Barat merupakan sebagai organisasi masyarakat ( ormas ) yang selalu konsen di bidang politik terutama dalam hal pengawalan kepemiluan.
Di tahun 2020 dimana pemilihan kepala daerah ( Pilkada) serentak di gelar di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota. Baru – baru ini DPP Bamuswari menggelar acara diskusi dengan beberapa lintas lembaga dan ormas di jawa barat. Yang di laksanakan Selasa malam (17 November) di Ruang cafe Stelsel Bamuswari kantor pusat di Bandung.
Diskusi yang berupa talkshow yang di gagas oleh bamuswari yang di bagi 2 tema diskusi.
Yang pertama “Supremasi Hukum dalam Penegakan Demokrasi Terkait Pelaksanaan Pilkada Bupati.”
Dan tema yang kedua yaitu “Pilkada Dalam Pusaran APBD Perspektif Hukum dan Politik.” Rabu, 18 November 2020.
Dalam panel diskusi tersebut Ogi dan Aldo sebagai host, sebagai nara sumbernya yaitu :
1. Aji Saptaji SH.I ME.Sy Ketua DPD Mahasiswa Pancasila Jawa Barat
2. Iwan Setiawan, SH,MH. Direktur Raksa Indonesia Bamuswari
3. Abdul Rohman SE. Direktur Bramasta Bamuswari
4. Elam Lajang Lesmana SPdi Kepala Riset dan Litbang Bamuswari
5. Sihabudin Zuhri, SH. MH Ketua Umum Nasional Lembakum Anak Negri
6. Umar Alam Ketua Forum Konstituen Kabupaten Bandung.
Maman Abdul Rahman ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Bamuswari menyampaikan kepada awak media
“Kami Bamuswari yang peduli dalam gelaran pesta politik Kepala Daerah khusus nya di Jawa Barat membuka ruang dan mewadahi kepada masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan untuk bersama-sama membedah permasalahan permasalahan yang rill terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pilkada tahun ini, terutama menyikapi pelanggaran pelanggaran yang muncul entah itu oleh peserta pilkada, penyelenggara pilkada maupun apratur sipil negara(ASN), Serta pemangku kebijakan di daerah yang di duga mempunyai kepentingan dalam kebijakan penggunaan APBD nya. Sehingga muncul dugaan ketidak adilan dan merugikan
salah satu pihak, dan lebih di rugikan nya lagi rakyat bila kebijakan penggunaan anggaran daerah di tumpangi kepentingan politiknya.” Bebernya.
“Berawal dari kajian dan data yang telah kami miliki, kami menginisiasi untuk duduk bersama dalam acara diskusi antar lintas lembaga/ormas di Jawa Barat.
Tujuannya untuk menyikapi permasalahan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Outputnya dari hasil diskusi ini untuk di jadikan referensi masukan ke pemerintah untuk pilkada yang jujur adil dan bersih serta berintegritas. dalam hal ini penyelenggara pilkada yaitu KPU, BAWASLU, dan DKPP”, pungkas Maman.
“Acara talkshow ini juga di hadiri oleh peserta dari perwakilan lembaga/ormas yang ada di wilayah Jawa Barat yaitu dari Balinkras, Sidik, Baduga, Lembakum Anak Negri Cirebon,pengurus dpc Bamuswari Jawa Barat. Dan juga acara talkshow di liput oleh media Bamuswari dan di tayang kan di kanal youtube Bamuswaritv.” Tambahnya.
Maman berharap “Dengan diadakannya acara diskusi ini, semoga kedepannya Kami berharap jajaran penyelenggara pemilu terutama Bawaslu yg di beri kewenangan penuh oleh undang-undang untuk menindak dan memproses pelanggaran yang terjadi dalam gelaran pilkada ini tampa pandang bulu. dan lebih bagusnya tindakan pencegahan yang utama, supaya tercipta pilkada yang bersih dan adil.” Tutupnya.
(Red)
