BINews || Jabar – Karawang,– Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 betu betul penuh dengan berbagai pelanggaran dari tahapan kampanye , money politik, dari pelanggaran prokes di masa pandemi covid, pemasangan apk dan bk, ketidak netralan asn, kepala desa dan perangkat nya sampai ke jajaran penyelenggara pemilu itu sendiri.
Di masa tenang saja yang seharusnya dimana waktu untuk mendinginkan suhu politik. Ini malah muncul dugaan ramainya beredar video pembagian “uang cendol” untuk mengarahkan pemilih mencoblos ke salah satu paslon di akun media sosial fb dan WA.
Muncul lagi isu dugaan pemotongan anggaran operasional Kelompok Penyelenggara Pungutan Suara (KPPS) untuk pembuatan dan perlengkapan tempat pemungutan suara (TPS) oleh oknum Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kecamatan Kutawaluya. Senin, 7 Desember 2020.
“Dari informasi bahwa anggaran yang di sediakan oleh KPU untuk pembuatan dan perlengkapan TPS sebesar Rp. 1,500,000,-.
Di dalam pagu tersebut di rincianya untuk sewa tenda, sewa sound system, meja , kursi serta pembelian tambang dll. Serta papan triplek untuk penulisan hasil penghtungan suara.
Dan ada juga dugaan oknum yang berani memotong honor KPPS dan Pamsung.” Ucap Abdul Rohman kepada rekan awak media saat di hubungi.
“Informasi dilapangan yang kami dapat dari salah satu anggota PPS di Kec. Kutawaluya yang minta di rahasiakan namanya. di Kecamatan Kutawaluya itu sendiri sebanyak 118 TPS jumlahnya, dana anggaran operasional pembuatan/pengadaan tps sebesar 1,5jt/TPS. untuk dana KPPS tersebut turun langsung ke rekening sekretariat PPK, Oknum PPK Kutawaluya di duga telah memotong 50.000 rupiah per tps yang tidak jelas peruntukannya dan 165.000 rupiah/tps informasinya untuk cadangan pajak.” Ungkapnya.
“Dengan anggaran segitu apakah KPPS bisa membuat TPS yang memadai? TPS harus benar-benar aman dari segala sesuatu hal, termasuk keselamatan warga yang hendak mencoblos. apalagi sekarang musim hujan agar proses pemungutan suara berjalan dengan lancar.” Jelasnya.
A. Rohman juga meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang selain memonitor pendistribusian logistik ke masing masing TPS juga memonitor pendistribusian anggaran di seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Karawang.
“Selain di Kecamatan Kutawaluya, mungkin saja terjadi kejadian semacam itu di kecamatan-kecamatan lainnya. Kepada saber pungli juga kami minta untuk segera menyelediki informasi ini dan menindak tegas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang diduga telah melakukan pungli (pungutan liar ) pemotongan anggaran operasional KPPS dalam proses pelaksanaan Pilkada ini.” Pintanya.
“Jangan sampai proses pemungutan suara di tiap-tiap TPS terkendala dan bermasalah karena sarana TPS yang tidak memadai.” Tutupnya.
(Riandi & Rekan)
