BINEWS, JATENG | BREBES — Talud Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Baros Kecamatan Ketanggungan Brebes yang diperkirakan baru dibangun beberapa bulan lalu menuai protes warga setempat, Pasalnya talud atau penahan tebing yang diduga menggunakan anggaran dana desa (DD) dinilai buruk.
Seperti dilansir dari media online bregasnews.com disampaikan salah satu warga setempat, ia menduga proyek dikerjakan asal asalan.
“kami menduga proyek yang dikerjakan pada penghujung tahun 2023 itu terkesan asal-asalan dan tidak mengikuti juklak-juknis yang telah diatur.” kata warga itu yang enggan disebutkan namanya.
“coba tolong di kroscek kondisi pembangunan tersebut, ini kan belum lama dibangun, tapi sudah mengalami kerusakan. Menurut saya kesannya kaya sia-sia saja kan dananya besar,” lanjut warga itu.
Sementara masih dikutip dari bregasnews, proyek yang diketahui dari anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022 dengan pagu anggaran 150 juta diinformasikan sepanjang 370 meter tampak tidak ada dudukan pondasi dan tampak pencampuran material tidak sesuai komposisi.
Selain proyek bangunan talud. Pembangunan rabat beton yang juga dinilai anggaran tahun 2023 dengan pagu anggaran sekitar 200 juta juga dinilai tidak sesuai teknis.
Penggiat anti korupsi Gema Berhias, Ahmad Sugiarto menyayangkan pekerjaan itu yang dinilai hanya cari keuntungan.
“kami menyayangkan anggaran dari pemerintah yang sedianya adalah untuk pemanfaatan menunjang ekonomi pedesaan malah justru terkesan hanya jadi Bancakan dan untuk menguntungkan segelintir orang,” tegas Sugiharto.
Sugiharto berharap Pemdes setempat sebagai pengguna anggaran lebih perhatikan kualitas sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab pengguna anggaran.
Ia menilai proyek proyek tersebut menarik untuk di telisik lantaran menurutnya ada dugaan dikerjakan asal dan tidak mengacu pada spesifikasi tehnik. (seperti dikutip dari Bregasnews)
Mirisnya lagi menurut Sugiharto, pembangunan talud dan rabat beton yang belum lama dibangun sudah mengalami kerusakan.
” Atas dugaan temuan itu, kami akan berkordinasi dengan pihak terkait terutama Dinpermades, Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) guna menindak lanjuti apa yang menjadi temuan kami,” tegas Sugiharto.
Sementara itu pihak Pemdes Baros belum didapat keterangan. Wihno selaku Kepala Desa saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Kamis (21/3/2024) belum merespon.
