BINEWS || Jabar, Karawang – Pro dan kontra penataan lahan untuk perkebunan kopi di Puncak Sempur Desa Cintalaksana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang sudah terjadi sejak awal progres dimulai. Kembali menghangat setelah kedatangan Youtuber yang juga seorang politisi memposting video kunjungannya ke loksi melalui Channel Youtube pribadinya.
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI), Dedi Mulyadi yang mewakili Daerah Pemilihan VII Jawa Barat (Dapil Jabar) dalam konten videonya mengatakan, bahwa sesungguhnya tujuan utamanya adalah ke gunung Sanggabuana. Tapi belok sebentar setelah melihat adanya kupasan – kupasan tanah diketinggian kaki gunung Sanggabuana, yaitu Puncak Sempur.
Secara teknis tidak ada yang menjelaskan kepada mantan Bupati Purwakarta 2 periode tersebut. Sehingga apa yang terlihat diasumsikannya langsung. Tapi akan berbeda kalau sudah ada penjabaran teknisnya. Hal itu disampaikan oleh aktivis senior, H. Awandi Siroj Suwandi.
Abah, sapaan akrabnya juga menjelaskan, “Saya sudah berulang kali bertanya kepada pihak pengusahanya, kenapa sampai ada penataan lahan dilokasi untuk perkebunan itu? Dan saya sudah mendapat penjelasan rinci soal tujuan pengupasan tersebut,”
“Lokasinya itu kan hutan belantara, tentu ketika akan ditanami kopi atau tumbuhan lainnya, pastinya harus ditata terlebih dahulu lahannya. Tujuan dari perkebunan yang digarap oleh si pengusaha juga bagus, selain untuk meningkatkan produktifas pertanian, sudah dapat dipastikan juga dapat menyerap tenaga kerja untuk masyarakat Karawang, khususnya dilingkungan Desa serta Kecamatan setempat,” Ungkapnya.
Dilain kesempatan, Aang Sobandi selaku Wakil Sekretaris Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI) Cabang Karawang mengatakan, “Potensi pertanian kopi di Karawang ini sangat bagus, sebagai organisasi yang menaungi para petani kopi, kami sangat lah bersyukur ketika ada pengusaha yang mau berinvestasi untuk bercocok tanam kopi di Karawang,”
“Karena terus terang, selama ini belum ada kalangan investor yang tertarik untuk mengembangkan potensi kopi di Karawang. Padahal beberapa lokasi tanah seperti yang sekarang sedang dilakukan penataan lahan, itu sangat bagus untuk ditanami kopi. Kenapa harus mengambil tanah diketinggian, bukan tanah datar? Karena kopi bisa tumbuh bagus didataran tinggi,” Jelas Aang.
Kemudian statement Aang diamini oleh Iwan Bule selaku Komunitas Pendaki Gunung Kamalika Outdoor, yang merupakan warga setempat, dirinya mengungkapkan, “Sebelum pak H. Saepul Riki selaku pengusaha mengawali progres proyeknya, kami selaku warga lingkungan sempat bertanya terlebih dahulu. Apa kah setelah adanya penataan lahan dengan cara dikupas, akan kembali ditanami pohon keras? Dan yang bersanggupan menyanggupi hal itu,”
“Komitmennya itu juga dilaksanakan, bahkan kami langsung yang dilibatkan dalam proses penanamannya. Untuk tahap awal dikirim berbagai macam tanaman keras sebanyak 10.000 lebih, dan hari ini datang lagi sebanyak 10.000 lebih lagi. Kami dari Pendaki Gunung Kamalika Outdoor terlibat langsung dalam proses penanamannya,” Urainya.
Ia juga menambahkan, “Jadi apa yang dikhawatirkan oleh pak Dedi Mulyadi sangat lah wajar, karena beliau belum tahu apa yang akan dilakukan pasca penataan lahan. Kami juga selaku warga lingkungan pasti sudah menolak sejak awal kalau pihak pengusaha tidak berkomitmen untuk menanami kembali dengan tanaman keras,”
Ditempat dan waktu berbeda, salah seorang aktivis, yaitu Andri Kurniawan berpendapat, “Viralnya proyek tersebut melalu Channel Youtube Kang Dedi Mulyadi, sesungguhnya menguntungkan pihak pengusaha itu sendiri, secara tidak langsung sudah dipromosikan oleh Politisi Youtuber terpopuler ketiga di Indonesia,”
“Ada pun perihal perizinan, setelah saya tanya langsung kepada pengusahanya, bahwa dia membeli tanah itu belum lama, sehingga alas haknya masih dalam proses sebagai syarat perizinan. Lagi pula di Karawang ini, jangankan untuk usaha perkebunan, orang berinvestasi dan berkebun beton saja banyak kok memulai progres proyek dan proses perizinannya baru menyusul. Contohnya, yaitu pembangunan salah satu perumahan elite, sampai sudah berjalan lama, tapi adendum Analisis Dampak Lingkungan (Amdalnya) belum ada,” Pungkasnya. (Riyandi/Rekan)
