BINEWS II Kabupaten Bangka – Menanggapi pernyataan Dirjen PSDKP KKP berkaitan dengan penolakan pemasangan VMS (Vessel Monitoring System) menurut Ketua HNSI Bangka Belitung Ridwan sangatlah miris ketika KKP dianggap mulai hitung hitungan dengan para nelayan, Minggu (20/4/2025).
Hal itupun disampaikannya saat melakukan pertemuan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 11 April 2025.
“Mereka lupa kontribusi para nelayan juga banyak. Marilah kita ajak KKP berhitung,
nelayan kita pun berkontribusi besar kepada Pemerintah melalui penangkapan ikan dan komoditas laut lainnya, mereka menyuplai pasar domestik dan internasional, serta menjaga keutuhan wilayah laut Indonesia,” tegasnya.
Nelayan juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi, dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain itu, para nelayan juga memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem laut dan mendukung program konservasi, antara lain penangkapan ikan berkelanjutan maupun pengendalian sampah plastik di laut.
Berikut adalah beberapa kontribusi spesifik nelayan kepada pemerintah penangkapan Ikan dan komoditas laut :
Nelayan adalah penangkap utama ikan dan juga komoditas laut lainnya yang menjadi sumber protein penting bagi masyarakat Indonesia.
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir :
Nelayan sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendapatan penangkapan ikan dan komoditas laut.
Dukung Ketahanan Pangan :
Ikan yang telah ditangkap nelayan menjadi sumber protein penting dalam mendukung ketahanan pangan maupun gizi masyarakat Indonesia.
Peningkatan Ekspor :
Penangkapan ikan oleh para nelayan juga berkontribusi pada peningkatan ekspor dari
hasil perikanan Indonesia.
Pengendalian Sampah Plastik :
Nelayan berperan dalam gerakan partisipasi dalam mengendalikan sampah plastik laut.
Konservasi Laut :
Nelayan juga berkontribusi dalam upaya konservasi laut melalui penangkapan ikan berkelanjutan dan menjaga ekosistem laut.
Pengawasan Wilayah Laut :
Nelayan secara tidak langsung berperan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia, dan terutama bagi pulau-pulau kecil.
Peningkatan Ekonomi:
Nelayan pun ikut turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di sektor perikanan.
Nelayan di Indonesia menjalankan berbagai aktivitas penting untuk kehidupan pesisir dan kontribusi dalam sektor perikanan negara ini. Mereka bukan hanya sekedar pekerja, tetapi juga penjaga keberlanjutan sumber daya laut dan penopang ketahanan pangan di tanah air.
“Keberadaan kampung nelayan maupun desa nelayan di sepanjang garis pantai Indonesia merupakan bukti nyata betapa nelayan berperan sebagai garda terdepan dalam industri perikanan,” ungkapnya.
Dikatakan Ridwan, salah satu peran utama nelayan adalah, sebagai penangkap ikan. Dengan adanya keterampilan, pengalaman yang mereka miliki, nelayan telah mampu membaca tanda alam, memahami musim ikan, dan menemukan habitat ikan yang kaya.
“Mereka juga menggunakan kapal nelayan Indonesia untuk dapat memasuki perairan, menangkap ikan dengan jaring, pancing dan alat tangkap lainnya. Dengan aktivitas ini memberikan sumbangsih signifikan dalam meningkatkan hasil laut Indonesia,” kata Ridwan.
Nelayan juga berperan penting dalam hal menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Nelayan menangkap ikan bertanggung jawab dengan memperhatikan ukuran ikan yang ditangkap, menjaga agar tidak ada spesies yang terancam punah, dan juga mematuhi aturan penangkapan yang telah ditetapkan.
“Selain itu, asosiasi nelayan Indonesia pun memainkan peranan penting mengadvokasi kepentingan nelayan dan juga memastikan keberlanjutan sektor perikanan,” jelasnya.
Ditambahkan Ridwan, efek dari kebijakan KKP terkait pemasangan VMS ( Vessel monitoring System) maupun PIT sangatlah menyengsarakan dan memberikan batasan gerak wilayah penangkapan ikan selama ini menggunakan sistem Andon untuk migrasi penangkapan ikan di wilayah Indonesia.
“Sekarang sangatlah terbatas, nelayan kita Indonesia penyumbang pendapatan negara bukan pajak ( PNBP) sangat luar biasa.
Nelayan kita sangat tertib administrasi, tapi dengan kebijakan pemasangan VMS, kami minta kepada Presiden RI untuk mengkaji ulang maupun mengevaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh KKP sangatlah menyengsarakan nelayan seluruh Indonesia dan wilayah Bangka Belitung,” tukasnya. (*)
