Sosial  

Berikut Program Kesejahteraan Sosial Pemerintah 2025

Dibaca : 1006

BINEWS II Jakarta – Pemerintah untuk tahun 2025 nantinya menggulirkan berbagai program kesejahteraan sosial untuk dapat membantu warga masyarakat yang kurang mampu, seluruh daerah di Indonesia.

Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, Senin (30/12).

Adapun program kesejahteraan sosial itu meliputi :

Bantuan makan bergizi gratis untuk 36.000 penyandang disabilitas dan 101.000 lansia 

Santunan bulanan untuk 270.000 anak yatim piatu 

Bantuan modal usaha untuk PKH graduasi, yaitu KPM yang dinyatakan lulus dan tidak lagi menerima bantuan pemerintah 

Pemberdayaan sosial untuk usia 19-59 tahun dan usia 60 tahun ke atas 

Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako untuk 18,8 juta KPM juga akan disalurkan secara rutin setiap bulan, dimulai dari Januari 2025.

Bantuan sosial (bansos) untuk bidang kesehatan, seperti uang untuk ibu hamil, vitamin untuk bayi baru lahir, dan pemeriksaan kesehatan 

Pemberlakuan bansos tambahan yang masih dalam tahap pembahasan 

Mempercepat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

Program-program tersebut akan disalurkan berdasarkan atas Data Tunggal Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Memasuki tahun 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) siap menggulirkan berbagai program strategis guna untuk mendukung daya beli dan meringankan beban masyarakat.

Langkah tersebut dinilai sangat penting untuk mengantisipasi atas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi 12 persen maupun dalam pembatasan subsidi pemerintah.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menegaskan bahwa program reguler bantuan sosial (bansos) akan diperkuat sambil menunggu persetujuan untuk program bansos tambahan.

“Bantuan sosial tambahan masih dalam tahap pembahasan. Harapannya, ini dapat menjadi bantalan bagi keluarga miskin untuk mengurangi beban pengeluaran,” ujar Andy. (Kemensos)