BINEWS II Kabupaten Bangka – DPRD Kabupaten Bangka menggelar Paripurna pengesahan Raperda APBD tahun anggaran 2025 dan penerapan Propemperda untuk tahun 2025. Rapat itupun dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Jumadi, S. IP, Pj Bupati Bangka, M. Haris, AR, AP, MM, Sabtu (30/11) Siang.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka tahun 2025 :
* Pendapatan Daerah Rp 1.180.791.433.200 Triliun.
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Rp 207.092.732.600 Milyar, Pendapatan Atas Transfer pusat Rp 973.698.700.600 Milyar.
*Belanja buat Daerah Rp 1.188.782.587.415 Triliun.
* Defisit Anggaran Rp 7.991.154.215 Milyar.
*Pembiayaan Daerah Rp 7.991.154.215 Milyar.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD, Taufik Koriyanto, SH, MH, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bangka, Kepala OPD Pemkab Bangka, Camat, Lurah, Forkopimda, dan Darma Wanita Persatuan.
Dalam keterangannya, ketua DPRD Bangka, Jumadil menjelaskan Raperda itupun telah dibahas bersama Badan Anggaran dengan Tim anggaran Pemkab Bangka. Dan telah mencapai kesepakatan untuk selanjutnya di paripurnakan pada hari ini.
“Maka dari itu, telah disepakati untuk APBD kita tahun 2025 berdasarkan kesepakatan dari banggar dan tim TAPD kita sebesar Rp 1.180.791.433.200 triliun,” terang Jumadi.
Sementara itu, Pj Bupati Bangka M. Haris, menjelaskan pada APBD tahun 2025 untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar Rp 915.665.812.000 Milyar. Turun hampir sebesar minus 8,19 persen, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan kebutuhan belanja semakin tahun justru semakin besar sesuai dengan kapasitas fiskal daerah,” Ungkapnya.
Ditambahkan Haris, fokus belajar daerah di Pemkab Bangka 2025 selain diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi daerah, maupun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas antar sektor dan mendorong akselerasi reformasi birokrasi juga diprioritaskan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem, serta penurunan stunting, pengendalian inflasi daerah, peningkatan investasi, penguatan standar pelayanan minimal, optimalisasi jaminan sosial masyarakat.
“Kami menghargai masukan dan catatan yang telah disampaikan masing-masing fraksi, dan akan kami jadikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran kita ke depannya,” Tukasnya. (***)
