BINEWS JATENG |PEMALANG – Serangan fajar atau politik uang menjadi fenomena yang kerap terjadi menjelang hari pemungutan suara, termasuk dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Politik uang biasanya dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pasangan calon, tim sukses, hingga simpatisan atau pendukung.
Tujuannya adalah memengaruhi pilihan pemilih dengan memberikan imbalan berupa uang atau materi lainnya yang bernilai ekonomi.
Belum lama ini beredar foto di group WhatsApp adanya dua amplop berisi uang pecahan Rp50 ribu dengan bergambar pasangan calon bupati bertuliskan Pemalang Bercahaya.
Selain itu, gambar tersebut juga diberitakan di media online serta diunggah oleh akun tiktok @inyong.pemalang dengan tag serba serbi pilkada Pemalang.
Beragam warganet pun komentar, ada yang menanyakan apakah itu termasuk pelanggaran Pilkada hingga mengaku menerimanya.
“Sebenarnya pelanggaran apa tidak ya kalau terang seperti itu,” tanya akun @Mas R.
“Pelanggaran berat,” jawab pengunggah.
Praktik politik uang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip demokrasi yang sehat.
“Nomer 03 bagi duit dadi menang,” tulis akun @cah Pemalang dengan emoji ketawa.
“berarti merata ya , didesaku SE kecamatan juga dapat dg nominal 50 ribu dari cabup nomer 3,” sahut @cak Parto.
Politik uang seperti sudah tradisi turun temurun, bahkan masih banyak masyarakat yang berpedoman jikalau tak diberi uang tidak akan berangkat menggunakan hak pilihnya. Padahal dari pemerintah selalu menggembar gemborkan agar tidak golput.
Diketahui, pasangan calon Bupati Pemalang dengan jargon Pemalang Bercahaya adalah Anom Widiyantoro dan Nurkholes.
Paslon Anom-Nurkholes mendapatkan suara paling unggul di pilkada pemalang yang digelar 27 November kemarin.
Sementara itu, calon Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, saat dihubungi melalui ponselnya oleh tim media, belum merespon hingga berita ini diterbitkan.
Disisi lain, Seorang ulama, Yahya Zainul Ma’arif Jamburi atau yang dikenal Buya Yahya melalui salah satu video di kanal YouTube-nya memberikan panduan bijak bagi masyarakat yang terlanjur menerima uang atau amplop politik saat pemilu.
“Jika anda terlanjur menerima pemberian (dari calon pemimpin/kepala daerah), kami selalu mengingatkan Anda jangan menerima jangan berurusan dengan itu semua,” tegas Buya Yahya.
Buya Yahya menuturkan, seorang muslim memiliki kewibawaan yang tidak bisa dibeli apapun. Muslim tidak boleh menukar akhlaknya, agamanya, dan imannya yang secara khusus untuk kepentingan Pilkada 2024.
“Tidak boleh ditukar akhlak kita, agama kita, iman kita. Maka ini perlu pembiasaan. Jangan dikit-dikit main imbalan, main pemberian,” kata Buya Yahya, dikutip dari YouTube Al Bahjah TV, Kamis (28/11/2024).
Buya Yahya tak menampik jika ada tim sukses calon kepala daerah yang memberikan uang atau barang secara tulus dan ikhlas. Namun, menurutnya, persoalan dalam politik uang bukan tulus.
Buya Yahya mengimbau umat Islam jangan membiasakan menerima pemberian uang dari timses manapun. Kalau masalah diajak makan atau makan makanan ringan darinya masih dianggap wajar.
“Akan tetapi tetap kita harus waspada kalau perlu kita menghindar dari itu semuanya,” pesan Buya Yahya.
Menurutnya, umat harus jeli jangan asal terima uang dari timses karena yang dikhawatirkan dari hasil janji-janji dengan pengusaha, sehingga nanti jika terpilih akan lebih mementingkan pengusaha tersebut.
“Nah, setelah jadi bagaimana dia akan menyejahterakan rakyat sementara dia sendiri punya kewajiban untuk mengembalikan (dana) karena dia nggak punya duit, tapi kok bisa bagi-bagi duit kan aneh,” tuturnya.
“Jadi beri memberi tetap kami tidak imbau itu semuanya.” Pungkasnya.
