BINEWS II Kabupaten Bangka – Dinas Pangan dan Pertanian Bangka menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi II DPRD Kabupaten Bangka. Kegiatan itupun dihadiri langsung oleh Ketua Komisi II beserta para anggota dan Kepala Dinas Dinpanpertan serta Kepala bidang (Kabid).
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Ruslina sebagai Ketua Komisi II DPRD, saat dikonfirmasi Berita Indonesia News, Jum’at (8/11) siang.
Menurutnya, dalam RDP yang dilaksanakan pada hari ini terdapat beberapa poin penting yang disampaikan, diantaranya masalah anggaran maupun peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Dinpertan Bangka.
“Tadi dalam RPD yang jadi sorotan kami adalah masalah anggaran dan peningkatan PAD dari dinas yang bersangkutan. Jadi tadi kami minta poin terkait dengan potensi PAD terbesar itu dimana, itu yang kita fokuskan. Karena dapat menunjang dan mensupport mereka, dalam kegiatan ke daerah-daerah. Salah satu diantaranya petugas penyuluh lapangan (PPL),” jelas Ruslina.
Dengan demikian, lanjut Ruslina, para PPL ini butuh dana (anggaran-red) dan selama ini para PPL masih kekurangan anggaran. Apalagi para PPL ini yang notabene e saat ini gaji mereka di potong bagi honorer dan untuk ASN pun terkena potongan tunjangan hal ini menjadi dilema dan semangat kerja para PPL ini jadi berkurang.
“Mudah-mudahan untuk kedepannya kalau semisal dari kepala dinasnya berkomitmen untuk bisa meningkatkan PAD, dan kita pun akan support untuk bisa memperjuangkan anggaran mereka ini di tahun berikutnya,” terangnya.
Dikatakan Ruslina, adapun salah satu dari potensi untuk peningkatan PAD berasal dari rumah potong hewan (RPH) yang mana tadi disampaikan oleh Kadis Dinpanpertan saat ini untuk ke-lima RPH yang ada di Kabupaten Bangka, kondisinya rusak dan hal tersebut perlu perbaikan, serta membutuhkan dana untuk perbaikan.
“Tadi saat rapat kami singgung untuk RPH kondisinya saat ini bagaimana. Terus tadi di jelaskan oleh pak Syarli selaku kepala dinas bahwa kondisinya semuanya rusak, hal ini perlu dana perbaikan. Adapun Kadis Dinpanpertan juga telah menyampaikan bahwa potensi peningkatan PAD terkait RPH ini ada di wilayah Belinyu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ruslina mengungkapkan PAD sebagai salah satu sumber pendapatan bagi APBD Kabupaten Bangka, sangat perlu untuk ditingkatkan. Apalagi kalau sumber PAD itu meningkat pasti akan berdampak pada dana APBD Kabupaten Bangka serta kegiatan-kegiatan dan program-program kerja para OPD Pemkab Bangka pasti dapat berjalan dengan semestinya.
“Makanya kami dari komisi II pastinya akan selalu mensupport dan mendukung serta akan mendorong pemerintah daerah untuk dapat memperjuangkan anggaran dinas Dinpanpertan dan kami juga akan fokus mendorong para PPL ini untuk memperbaiki kesejahteraan mereka pada tahun anggaran berikutnya. Dan hal itu, kembali lagi terhadap anggaran terutama ketersediaan anggaran kita yang ada di Pemkab Bangka, apakah bisa untuk dinaikkan atau malah di kurangi,” tukasnya. (AMN)
