BERITA INDONESIA || KAB. KARAWANG – Tahun politik harusnya menjadi tahun dimana pesta demokrasi yang menjadi hajat masyarakat secara menyeluruh, bukan dipergunakan sebagai momentum untuk saling tebar hoax hingga fitnah yang menimbulkan kemudharatan.
Sebagaimana yang diutarakan oleh salah seorang pemerhati politik, Andri Kurniawan mengungkapkan keprihatinananya, “Kontestasi politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karawang kali ini, sebaran informasi hoax yang mengarah pada fitnah semakin tinggi,” Rabu, (23/10/2024).
“Saya berani menyimpulkan hoax, karena dari mulai beredarnya editan video tayangan Youtube Dedi Mulyadi dengan konten berita perihal kritikan terhadap Bupati Karawang. Kemudian dihembuskan isu yang berpotensi mencemarkan nama baik H Aep sebagai Bupati Karawang yang sedang cuti kampanye Pilkada yang tidak jelas landasannya,” Sesanya
Lebih lanjut Andri menjelaskan, “Tudingan bahwa H Aep dianggap kapal keruk sengaja dihembuskan, agar elektabilitas beliau yang sedang meroket menjadi turun. Dimana isu tidak benar tersebut diarahkan kepada H Aep, seolah – olah beliau mengatur seluruh proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbadap penyedia – penyedia jasa tertentu, sungguh merupakan fitnah yang sangat keji,”
“Padahal seperti yang kita ketahui bersama, semua kegiatan proyek sudah menggunakan sistem mini kompetisi melalui E – Purchasing atau E – Katalog. Bahkan untuk yang besar – besarnya melalui tender Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Bagian Barang dan Jasa (Barjas), yang sulit diintervensi,” Tegasnya
“Begitu juga yang mini kompetisi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak akan mempertaruhkan integritasnya untuk suatu kepentingan yang pada akhirnya mencelakakan dirinya sendiri,” Ungkap Andri
“Karena selama hampir setahun H Aep menjabat Bupati Karawang, setelah saya amati, justru semakin kompetitif. Artinya, siapa pun kontraktor sebagai calon penyedia jasa, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat proyek APBD di Karawang,” Ujarnya
Masih kata Andri, “Begitu juga dengan Kelompok Kerja (Pokja) Barjas dan kalangan PPK. Mereka bekerja secara normatif dan on the track. Landasan aturan, ketertiban administrasi, hingga track record perusahaan calon penyedia jasa, benar – benar menjadi acuan utama,”
“Jika kemudian ada yang mengclaim mendapat privilege dari Bupati, saya pastikan itu bohong! Karena claim atau pengakuan, siapa saja bisa mengaku. Tapi selama ini, tidak pernah ada bukti kalau H Aep melakukan hal demikian,” Pungkasnya
(Redaksi)
