BINEWS II Kabupaten Bangka – Berikut ini penjelasan terkait dengan adanya rumor yang beredar di Kalangan para Honorer Pemkab Bangka berkenaan dengan adanya pemotongan gaji yang akan diberlakukan, simak pernyataan wakil ketua DPRD kabupaten Bangka, M. Taufik Koriyanto, S.H, M.H, Senin (5/8) Sore.
Taufik Koriyanto, saat dikonfirmasi oleh Berita Indonesia News diruang kerjanya menjelaskan dari awal dirinya masuk sebagai anggota DPRD fraksi Gerindra tegas menyampaikan bahwa tidak ada permasalahan terhadap penerimaan tenaga honorer. Ketika itu dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
“Persoalan hari ini adalah honorer yang di masukkan oleh pemerintah daerah, tidaklah sesuai proses penerimaannya. Proses penerimaan yang dilakukan itu secara diam-diam dan tidak dilakukan secara transparan. Sehingga ini yang menjadi bumerang bagi APBD kita saat ini,” terang Taufik.
Dikatakan Taufik, bayangkan sampai heri ini, jumlah tenaga honorer baik itu yang masuk Database dan yang belum, atau honor yang dibayar melalui BLUD, jumlahnya hampir 5.000 orang.
“Saya tegaskan sekali lagi jumlahnya hampir 5.000 orang. Bahkan kita tidak tau lagi jumlah honorer sebanyak itu, bekerja di mana saja maupun di SKPD mana saja mereka ini berada di wilayah Kabupaten Bangka. Bayangkan kalau jumlahnya sebanyak itu, pastinya akan terus membebani APBD kita dalam hal gajinya. Untuk satu bulan maupun satu tahunnya,” ucapnya.
“Kami dari Fraksi Gerindra berharap, Pemkab Bangka harus berani untuk mengambil sikap, kebijakan, keputusan, yang kongkrit untuk menyelamatkan keuangan APBD Kabupaten Bangka kita di tahun 2025,” tambahnya.
Lanjut Taufik, kalau PR ini tidak dapat di tuntaskan dengan serius, maka tahun depan (2025) dapat dipastikan APBD tahun 2025 nantinya tidak dapat lagi melakukan pembangunan di berbagai bidang.
“Jadi kami dari fraksi Gerindra, untuk dapat menyelamatkan anggaran APBD kita, salah satunya adalah melakukan pengurangan tenaga honorer.
Taufik menambahkan, postur anggaran APBD saat ini, untuk membayar gaji honorer untuk 4 bulan ke depan nanti dengan kondisi defisit anggaran perlu untuk di hitung kembali ataupun perlu di tinjau ulang kembali.
“Rilnya hari ini APBD kita habis untuk dibelanjakan untuk pegawai dan barang jasa. Jadi untuk belanja modal seperti infrastruktur dan sebagainya kita akan terbebani dengan defisit anggaran kita saat ini. Kalau untuk membayar gaji honorer 4 bulan ke depan, perlu di kaji kembali. Karena kita masih menunggu dana bagi hasil (perimbangan) pusat daerah untuk dapat menutupi defisit anggaran APBD perubahan kita nanti,” tukasnya. (AMN)
