BINEWS Jateng|Pemalang – Perasaan masyarakat Desa Purana Kecamatan Bantarbolang, sedang berduka ataupun gelisah. Kegelisahan itu lantaran di desanya yang direncanakan akan di bangun Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Oleh sebab itu mereka (warga) tak menganggap celotehan Ormas (Organisasi Masyarakat) yang mendukung pembangunan TPA (Tempat Pengelolaan Akhir) sampah di Desa Purana, bahkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat menganggap itu sebagai angin lalu.
Masyarakat Desa Purana kini telah menggandeng lawyer atau pengacara untuk mendampingi secara hukum, dan LSM Harimau (Harapan Rakyat Indonesia Maju) dalam memperjuangkan haknya menolak pembangunan TPA di tempat tanah kelahirannya.
Kyai Muhammad Nur Fuad selaku tokoh agama yang paling disegani mengatakan kepada awak media. Menanggapi Statement dari Salah – satu Ormas di kabupaten Pemalang.
“Kami masyarakat Desa Purana tak pernah menganggap celotehan Ormas yang gak tahu perasaan masyarakat Desa Purana, ya saya anggap sebagai ormas yang tak paham dengan keadaan warga Desa Purana,” Kata Kyai Fuad di kediamannya di dampingi pengacara dan perwakilan dari LSM Harimau, pada Senin (10/6/2024) sore.
“Kami sebagai masyarakat hanya ingin memperjuangkan haknya saja bukan berarti ingin melawan pemerintah, bahkan kami mendukung semua program pemerintah,” imbuhnya.
Dia juga berharap kepada pemerintah agar mengurungkan pembangunan TPA tersebut, karena menurutnya Desa purana adalah daerahnya para santri.
“Kita semua warga Purana sangat mendukung semua program pemerintah, namun tolong kalau untuk pembangunan TPA di Desa Purana kami menolak (jangan di bangun), karena di sini desanya para santri, saya mohon jangan di kasih sampah,” tuturnya.
Menurut Kyai Gondrong sapaan populernya, dampak yang akan timbul imbas dari TPA akan sangat berbahaya di beberapa tahun kemudian, melalui pencernaan angin, udara, air sehingga akan menggangu kesehatan warga.
Mereka (warga) juga mengharap kehadiran DPRD sebagai wakil rakyat yang mengerti akan jeritan hati rakyat karena DPRD dipilih oleh rakyat.
“Saya yakin ormas yang berceloteh itu tidak paham dampak yang akan timbul, jadi ngomongnya ngalor – ngidul nggak jelas, tapi kita juga berharap kepada DPRD selaku wakil rakyat agar bisa berpihak kepada rakyat, karena DPR di pilih oleh rakyat,” tutur kiyai gondrong.
Warga Purana bersama – sama menggaungkan kembali penolakan pembangunan TPA tersebut, seraya membahas rencana aksi penolakan menuju pendopo , bersama itu pula mereka menandatangani surat kuasa kepada Tim kuasa hukum atau pengacara, dan juga LSM Harimau.
