News  

Perangkat Desa Jangan Bermain-main, Ancaman Hukuman Mengintai Anda

Dibaca : 1641

BINEWS SUMUT II KAB BATU BARA

Perangkat Desa jangan bermain-main dengan berbuat tidak netral, percayalah ancaman hukuman mengintai anda

Demikian diungkapkan oleh salah seorang mantan ketua Panwaslu Kabupaten Baru Bara Drs Ebson A Pasaribu yang sudah cukup berpengalaman malang melintang dibidang Pengawasan Pemilu. Pada sesi bincang-bincang dengan sejumlah awak media, Jumat, (24/11/2023) di Lima Puluh

Dikatakannya “Sesuai Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2023 melarang perangkat desa terlibat kampanye dan partisan dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Pada Pasal 280 ayat 2 huruf i dijelaskan perangkat desa dilarang dilibatkan sebagai pelaksana, peserta dan tim kampanye” Ungkapnya

“Kemudian pada Pasal 282 dikatakan perangkat desa tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan salah satu paslon dan di Pasal 282 berbunyi: “Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.” Jelas Pasaribu

“Jika perangkat desa tidak netral, maka terancam pidana maksimal satu tahun penjara. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 490 yang berbunyi: “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).” Paparnya

“Adapun bagi pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu akan disanksi pidana maksimal 2 tahun jika secara sengaja melanggar ketentuan pelaksanaan pemilu. Hal itu sesuai dengan Pasal 521 yang berbunyi: “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).” Papar Pasribu

Ketentuan aturan itu berlaku pada masa kampanye. Adapun masa kampanye dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Namun mantan ketua Panwaslu Batu Bara ini menilai jika ada indikasi pelanggaran kampanye, maka harus ditindak sejak dini.

Siapa saja berhak melaporkan adanya indikasi pelanggaran kamoanye yang dilakukan oleh Perangkat Desa dimana saja, dan proses untuk pelanggaran itupun kita beserta masyarakat harus siap mengawalnya sampai tuntas” Tandas Pasaribu mengakhiri (Supriadi)