Pemkab bersama BPN Bangka Gelar Pertemuan, Pelaksanaan Konsolidasi Pertanahan Tahun 2024

Dibaca : 1287

BINEWS II Kabupaten Bangka – Pemkab Bangka melakukan pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka berkaitan dengan kesanggupan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Pemerintah Kabupaten Bangka mendukung konsolidasi pertanahan tahun 2024, sabtu (25/11).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten II Setda Bangka, Muhtar, Kepala BPN, Adi Wibowo, Pegawai Pemkab Bangka serta Pegawai BPN Kabupaten Bangka diruang pertemuan Kantor BPN.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Tudi Iskandar didampingi Kasubag Tata Usaha, Galih Permadi, yang disampaikan kepada Berita Indonesia News, diruang kerjanya, jum’at (24/11).

Menurutnya, pertemuan tersebut sengaja dilakukan dengan mengundang Instansi Pemkab Bangka untuk mendukung serta kesanggupannya terhadap konsolidasi pertanahan tahun 2024 di Kabupaten Bangka.

“Tadi dibahas mengenai materi teknis dari kegiatan konsolidasi pertanahan di tahun 2024 di Kabupaten Bangka. Adapun untuk Kabupaten Bangka ini mendapatkan dana alokasi khusus pengentasan kemiskinan permukiman terpadu (PKPT) terintegrasi dari kementerian PUPR. Ini sebenarnya kegiatan kantor wilayah (kanwil) materi teknisnya dilaksanakan di Kabupaten Bangka tepatnya di parit pekir khususnya RT 08 sebagai objek sasarannya di tahun 2024 ini,” terang Tudi.

Dikatakannya, tolak ukur dari keberhasilan program ini sendiri diikuti dengan adanya pembangunan fisik untuk di Kabupaten Bangka. Tugas dan fungsi dari ATR/BPN di Kabupaten Bangka menata kembali untuk tanah-tanah ini yang tadinya kurang teratur menjadi lebih teratur. Program ini tanpa diikuti dengan pembangunan fisik, program ini tidak ada artinya,” ucapnya.

Ditambahkannya, bahwa pertemuan yang dilakukan pada hari ini juga menghasilkan beberapa kesepakatan bersama dengan pihak Pemkab Bangka. Adapun OPD-OPD terkait yang ada di Pemkab Bangka juga mendukung dan mensupport kegiatan ini. Diantaranya, Dinas PURR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan serta Dinas Lingkungan Hidup.

“Sebenarnya langkah awal kita sudah kita lakukan di tahun 2023 ini. Pertemuan teknis ini sifatnya untuk perencanaan di tahun 2024 nantinya. Adapun pengertian konsolidasi pertanahan sendiri adalah membangun tanpa harus melaksanakan penggusuran. Sebenarnya untuk program ini dikhususkan untuk wilayah perkotaan,” pungkasnya. (Amin)