BINEWS JABAR || KAB. KARAWANG – Belum selesainya masalah dugaan bagi – bagi proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) Karawang dan untuk yang kedua kalinya dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Rupanya tidak cukup membuat kapok kalangan eksekutif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang yang diduga masih melakukan kongkalingkong dengan beberapa terduga oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang.
Berdasarkan pengakuan beberapa pengusaha kontruksi, meski ada beberapa Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang yang bersikukuh dan enggan diajak kompromi. Namun ada satu PPK yang masih aktif menerima dan memberikan paket pekerjaan pada terduga pengusaha titipan anggota DPRD.
Salah seorang pengusaha yang merasa geram, karena kegiatan pada Bidang Jalan dan Bidang Bangunan tidak diberikan oleh PPK. Sedangkan untuk Bidang Sumber Daya Air (SDA), PPKnya memberikan, “Ini sebenarnya apa yang terjadi di Dinas PUPR Karawang? Ketiga Bidang, kok sikap PPKnya berbeda – beda,” sesalnya, Rabu (20/9/2023).
Pengusaha yang enggan disebutkan namanya tersebut juga menguraikan, “Setiap kali kami datang mau mengurus pekerjaan yang sudah ada komitmen dengan anggota dewannya, banyak alasan yang diutarakan oleh Bidang Jalan dan Bangunan. Sedangkan kegiatan yang di Bidang SDA bisa dengan mudah diberikan,”
Dilain kesempatan, Randy Kusuma dari Forum Kajian Kebijakan Publik Jawa Barat (FK2PJB) menilai pengakuan pengusaha tersebut merupakan petunjuk baru yang dapat dikembangkan oleh APH.
“Artinya dapat kita simpulkan, dua PPK pada Dinas PUPR Karawang sudah kebal intervensi. Tapi ada satu PPK, yaitu pada Bidang SDA yang diduga masih aktif bagi – bagi jatah proyek dengan pihak legislatif,” tandasnya
Selian itu, Randy juga mengungkapkan soal adanya temuan pada Dinas lainnya, “Lemahnya kalangan PPK tidak hanya terjadi pada DPUPR saja. Kami juga menemukan perihal dugaan yang sama pada Dinas Pertanian (Distan) Karawang,”
“Selama ini, kami memperhatikan PPK Distan Karawang juga diduga sangat aktif mengakomodir pemborong yang dititipkan oleh para terduga oknum anggota dewan. Seluruh informasinya sudah kami inventarisir sejak lama, itu semua nantinya akan kami serahkan kepada pihak APH,” tegasnya
Sementara itu, disaat informasi ini mencuat. Pihak yang pernah melaporkan masalah proyek Pokir secara resmi, Andri Kurniawan ketika dikonfirmasi dan diminta pendapatnya, malah memilih bungkam. Secara singkat, dirinya mengatakan, “Belum bisa memberikan pendapat apa pun kang. Saya mau telusuri dulu kebenaran informasinya,”. (Red)
