News  

Ganti Rugi Pembangunan Toll Japek II Belum Ada Titik Temu, Warga Datangi Komnas Ham Dan Anggota DPR RI

Dibaca : 252

BINews || Jabar – Karawang – Dampak pembangunan Toll Japek II selatan di Desa Tamansari Kec. Pangkalan Kab. Karawang menuai polemik yang berkepanjangan dengan masyarakat. Terkait persoalan ganti rugi tanah dan bangunan yang tidak layak dan pantas diterima oleh warga.

Berbagai upaya sudah ditempuh oleh warga yang terdampak. Warga berharap dari dulu supaya harga ganti rugi tersebut bisa menjadi layak dan pantas. Karena warga merasa harga yang sudah di patok jauh dari harga pasaran dan warga juga merasa sudah dirugikan secara materil dan sosial. Kamis, 23 September 2021.

Didin Muhyudin sebagai ketua Paguyuban Masyarakat Citaman Bersatu dan warga beberapa hari yang lewat mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( Komnas HAM RI ) untuk mengadukan nasib mereka.

“Kami datang untuk mengadu perlindungan hak sebagai warga negara Indonesia. Pasalnya tidak ada respon baik dari pemerintahan terkait tentang aduan kami soal besaran uang ganti tanah dan bangunan yang terkena dampak proyek Toll Japek II sisi selatan,” ucap Didin.

Komnas HAM RI juga sudah menerima aduan warga, “kami di terima dan aduan kami sudah di registrasi nomor aduan. Namun Komnas HAM RI meminta kelengkapan tambahan Dokumen-dokumen terkait dengan aduan tersebut. Ada 6 dokumen yg di minta oleh komnas HAM RI,” terangnya.

Selain surat menyurat yang sudah pernah di layangkan. Komnas Ham juga meminta informasi hasil rapat dengan Kemenko Polhukam dan juga dokumen-dokumen yang menurutnya terkait dengan data warga yang di rasa janggal. “Insyaallah secepatnya dokumen-dokumen yang di minta akan saya siapkan dan layangkan ke kantor komnas HAM,” sanggup Didin.

Selain mendatangi Komnas HAM, Paguyuban Masyarakat Citaman Bersatu juga mendatangi anggota DPR RI untuk meminta saran dan pendapat dan warga juga sudah bertemu dengan ketua Fraksi PDIP dan fraksi Golkar.

“Alhamdulilah kami di terima dengan baik dan akan di agendakan untuk rapat. Informasi terakhir dari fraksi Golkar DPR RI, sudah di disposisikan ke Komisi IV DPR RI,” terang Didin.

“Harapan kami Komnas HAM dan DPR RI bisa mencarikan solusi dan jalan keluar sehingga semua upaya kami bisa terwujud dengan mufakat dan juga hak sebagai warga negara Indonesia bisa di tegakan, sesuai Pancasila sila ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” harap Didin. (Riandi & rekan)