BINEWS || Jakarta – Mantan anggota Komisi Kejaksaan Kaspudin Nor mengapresiasi kinerja 100 hari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak dilantik Presiden Jokowi 27 Januari 2021.
Waktu 100 hari relatif singkat untuk bisa melihat kinerja Kapolri karena belum bisa meraih kepuasan mayoritas masyarakat, tetapi arah kebijakan kepolisian sudah terlihat melakukan perubahan positif.
“Kapolri ke depannya harus memiliki langkah atau strategi untuk meningkatkan trust (kepercayaan) masyarakat. Dalam 100 hari ini sudah terlihat arahnya ke sana,” kata Kaspudin Nor kepada Wartawan, Sabtu (15/05/2021).
Kaspudin menuturkan, Kapolri dan jajarannya harus menunjukkan kemandirian dan independensi sehingga masyarakat yakin dan percaya bahwa penegakan hukum benar-benar serius.
Tugas dan fungsi polri terkait Trust adalah bagaimana membuat masyarakat merasa diayomi dan polri mengayomi. Kemudian mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman serta penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih.
“Artinya rasa aman itu meningkat,” ujar Kaspudin.
Polri, kata dia, mampu mendeteksi lebih dini potensi konflik yang berbasis perebutan pengaruh (politik) dari berbagai sumber informasi sebagai bahan untuk melakukan pencegahan konflik berdasarkan situasi dinamika politik (antisipasi dini).
Kemudian secara secara berjenjang Polri dari tingkat Mabes, Polda, Polres hingga Polsek secara berkala menggelar pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Tujuannya untuk bersama-sama menciptakan situasi dan kondisi politik nasional yang kondusif hingga ke daerah pelosok dan terpencil.
“Ini yang harus ditekankan karena Kapolri kan enggak bisa langsung terjun ke bawah satu per satu. Jadi instruksi tegas ke bawah,” jelasnya.
Polri saat ini diketahui sedang merancang aplikasi peta digital konflik untuk melakukan pemetaan kondisi aman dan rawan di seluruh wilayah Indonesia yang berpotensi terjadinya konflik.
“Nah, pemetaan konflik Kapolri yang dibantu teknologi tentu dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujar Kaspudin Nor yang juga seorang Akademisi tersebut.
Selain itu, Kapolri juga harus bisa merangkul berbagai lembaga atau instansi. Bersinergi dan membuat kolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti pemerintahan daerah hingga satpol PP dan organisasi masyarakat.
“Dengan demikian Kapolri bisa berbicara dan berpendapat. Kapolri yang dekat dengan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban,” tutupnya. (Red)
