BINEWS II Sumut, Medan — Wartawan kritisi sistem pengamanan Wali Kota Medan yang dianggap berlebihan
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengkritik sistem pengamanan terhadap Wali Kota Medan Bobby Nasution yang berlebihan hingga sejumlah wartawan kesulitan untuk melakukan tugas wawancara.
Rekaman video beredar (Viral) di media sosial, sejumlah wartawan yang ingin mewawancarai Walikota Medan Bobby Afif Nasution diduga sampai diusir saat ingin hendak menjalankan tugas jurnalistik secara doorstop di teras Kantor Wali Kota Medan.
Informasi sulitnya untuk konfirmasi wartawan itu baik secara door stop maupun secara langsung sudah kerap terdengar dikalangan wartawan.
Ketua PWI Sumut, Hermansjah, mengatakan seharusnya menantu Presiden Jokowi itu lebih welcome atau terbuka dengan keberadaan wartawan.
“Tidak boleh polisi, Paspampres menghalangi tugas jurnalistik wartawan, karena wartawan bekerja juga dilindungi UU,” katanya Hermansjah kepada sejumlah wartawan, Kamis, (15/04/2021).
Hermansjah malah membandingkan sosok Bobby Nasution dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang berasal dari TNI berpangkat Jenderal Bintang 3 terhadap wartawan yang ingin menjalankan tugas wawancara terhadap berbagai issu. Sebagai mantan Pangkostrad atau pensiun TNI berpangkat Jendral Bintang tiga justru Edy Rahmayadi lebih terbuka dan welcome terhadap keberadaan wartawan.
“Harusnya Wali Kota meniru apa yang dilakukan Gubernur,” ungkapnya
Menurutnya, sebagai Wali Kota Medan yang baru, dan status sebagai menantu orang nomor satu di Indonesia wajar mendapatkan perhatian lebih dalam merealisasikan visi misinya.
“Wartawan butuh narasumber yakni, wali kota. Seharusnya dia juga kalau gak mau doorstop buat kegiatan yang bisa menjadi saluran untuk wartawan bertanya visi misinya sebagai wali kota,,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan Sumatera Utara (Sumut) Liston Damanik mengatakan, sudah mendengar informasi adanya wartawan sering diusir ketika ingin melakukan wawancara terhadap Walikota Medan Bobby Afif Nasution.
“Sudah sering saya dengar wartawan yang ingin menjalankan tugas jurnalistik wawancara dengan Walikota Bobby Nasution diusir. Sering saya dengar terjadi arogansi oknum petugas penjaga Walikota Medan Bobby Nasution. Padahal wartawan menjalankan tugas Jurnalistik dilindungi undang-undang,” ungkapnya.
Dia mengatakan, sebenarnya menjalankan tugas jurnalistik dengan teknik wawancara doorstop hal yang biasa dilakukan wartawan untuk mendapatkan informasi.
“Jika wawancara doorstop tidak dilakukan, kapan Bobby menyediakan waktu. Masak Boby tidak tahu kerja pengawalnya. Dia bilang sinergi, sinergi, tetapi nyatanya seperti ini,” kesal Liston Damanik.
Dia menambahkan, saat ini semakin banyak jurnalis yang mengungkapkan pengalaman buruk saat meliput Wali Kota Bobby Nasution. Maka itu, Bobby Nasution dan pengawalnya harus mengingat bahwa jurnalis dalam bekerja dilindungi Undang-undang Pers.
“Jurnalis bekerja untuk publik, dan sebagai pejabat publik, Bobby harus menjelaskan apa saja kerja yang telah diperbuatnya sebagai wali kota Medan. Dengan banyaknya keluhan dari jurnalis terhadap wali kota dan pengawalnya, publik jadi bertanya apakah Bobby Nasution serius dengan jargon kampanyenya tentang sinergi dan kolaborasinya membangun Kota Medan” tuturnya.
Selain itu ungkap Liston, Jurnalis dan Wali Kota Bobby Nasution bisa berdiskusi tentang bagaimana pola komunikasi terbaik. Karena Jurnalis dan Wali Kota harus paham tentang profesi masing-masing.
“Ini penting untuk kebaikan publik yang berhak mendapatkan informasi terkait kinerja Pemko Medan,” bebernya.
Sekedar diketahui, sebuah rekaman video Viral di Medsos, petugas Satpol PP, polisi hingga paspampres ditengarai mengusir sejumlah wartawan dari Balai Kota Medan ketika mereka hendak melakukan wawancara kepada Walikota Bobby Nasution.
Ketatnya pengawasan terhadap walikota ini juga membuat sulit bagi wartawan untuk melakukan wawancara doorstop sebagaimana biasanya dilakukan oleh wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik terhadap tokoh publik dan pejabat lainnya.
Bahkan untuk mendapat informasi kegiatan yang dilakukan Bobby, wartawan harus menunggu realis yang dikirim melalui Humas Pemko Medan. Realis itupun konon issunya harus terlebih dahulu diperiksa ketat oleh petugas yang dekat dengan Walikota Bobby Nasution.
Akibatnya, realis itu kerap terlambat waktunya sampai kepada wartawan karena pemeriksaan berita yang birokrasinya berbelit-belit.
Sampai berita ini dimuat masih ditunggu kabar selanjutnya mengenai hal yang menyangkut hak-hak wartawan (Supriadi)
