BINEWS II Sumut, Kab. Batu Bara — Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) kritik kerumunan yang terjadi di pantai Sejarah Desa Perupuk kecamatan Lima Puluh Pesisir kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara pada Minggu (14/03/2021).
Hasil pantauan Investigator dan Intelijen di lapangan, diduga kehadiran pengunjung tidak dikontrol oleh petugas yang ada di lokasi. Ini bertentangan dengan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro.
Mimi salah satu Anggota intelijen BPI KPNPA RI yang hadir memantau pada acara tersebut mengatakan, banyak terjadi pembiaran prokes Kesehatan.
“Miris ya, saya melihat tidak adanya Kepala Desa Perupuk yang seharusnya menjadi panglima dan berani dalam menegakkan PPKM berbasis Mikro memimpin langsung untuk membubarkan kerumunan yang terjadi semalam di pantai Sejarah ” Ucapnya
Menurut Direktur Investigasi dan Deputy Intelijen BPI KPNPA RI Sari Darma Sembiring, SE ketika dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan sangat menyayangkan apa yang terjadi di pantai sejarah pada Minggu siang tersebut
“Hasil laporan yang saya terima dari Team Investigasi dan Intelijen menunjukkan fakta by data photo dan video yang sangat kuat adanya pembiaran, banyak masyarakat yang hadir tanpa masker walaupun ada peralatan cuci tangan dan lain-lain hanya sebuah pajangan dan yang lebih fatalnya lagi petugas pengutipan Uang pembayaran Rp. 5.000,- dan petugas karcis tidak menggunakan masker. bahkan tukang kutip Rp. 2000/orang di jembatan yang seharusnya digunakan sesuai fungsinya juga tidak menggunakan maskernya hanya dijadikan aksesoris. Ini kepala Desa Perupuk juga terlihat kurang tegas untuk memimpin PPKM berbasis Mikro” tegasnya
Ketika ditanyakan apa harapannya atas terjadinya kerumunan Minggu siang hingga sore tersebut, dirinya menyayangkan dan menduga ketidak seriusan Pemkab Batu Bara untuk mensukseskan program Presiden Ir. H. Joko Widodo yaitu Pemberlakuan PPKM berbasis Mikro.
“BPI KPNPA RI mengingatkan kepada Bupati Batu Bara Sebagai pimpinan tertinggi pemerintah kabupaten untuk segera menutup Jembatan perikanan dan wahana di pantai Sejarah maupun wahana-wahana lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Ini tidak baik karena bertentangan dengan program Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yaitu PPKM berbasis Mikro. Kalau memang tidak serius saran saya baiknya tidak usah anggaran-anggaran desa ataupun yang lain terkait di Recofusing lah, mubajir tidak serius juga menerapkannya ” tegasnya. (Supriadi)
