Pemerintah Harus Tegas Mengambil Alih Lahan Tidur

Dibaca : 9

BINews || Jabar-Karawang,- Pandemi Covid-19 yang yang melanda Indonesia membuat semua leading sektor menjadi lemah. Sehingga mengakibatkan berbagai persoalan sosial ditengah masyarakat muncul, terutama persoalan ekonomi.

 

banner 728x90

Disaat masa pandemi sekarang ini untuk penguatan pertumbuhan ekonomi ditengah masyarakat. Sektor ketahanan pangan merupakan akar untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahan pusat maupun daerah harus bisa memperkuat ketahanan pangan agar tidak selalu bergantung terhadap import.

 

“Disaat sekarang ini petani mengalami tingkat degradasi yang komplek, salah satunya terkait peningkatan produktivitas dan juga biaya produksi. Dalam program ketahanan pangan, kita kekurangan komoditas bahan pokok. Sebenarnya kita mampu untuk menutupi kekurangan tersebut. Misalnya kacang kedelai yang selalu ketergantungan Import,” ucap Saleh Effendi pengamat pemerintahan atau biasa di panggil Abah Pepen. Kepada awak media Selasa, 09 Februari 2020.

“Sebenarnya kita tidak kekurang lahan untuk bisa di kembangkan di bidang pertanian, hanya saja Pemda lalai dalam membuat kebijakan untuk memberdayakan masyarakat,” sesalnya.

 

“Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pemangku kepentingan untuk mengupayakan pemanfaatan lahan yang tersedia agar pangan lokal secara masif bisa terpenuhi,” jelasnya.

 

“Sebagai solusi pemerintah harus serius berdayakan lahan tidur. Sinergikan dengan masyarakat, petani dan pengusaha dengan pola kemitraan dalam memanfaatkan lahan tersebut untuk bertanam kedelai dan komoditas pangan lainnya,” saran Abah Pepen.

“Contohnya, penguasaan lahan oleh konglomerat dengan dalih penguasaan lahan atas ijin prinsip atau ijin lokasi untuk kawasan bisnis. Disatu sisi lahan tersebut di terlantarkan. Pemerintahan daerah khususnya Pemkab Karawang harus tegas mengambil alih lahan tidur atau lahan terlantar yang dikuasai konglomerat,” tambahnya.

 

Abah pepen juga menambahkan, “Sinergikan Corporate Social Responsibility  (CSR) sektor sumber daya alam. Serta berdayakan para ahli akademisi  perguruan tinggi sebagai konsultan,” terangnya.

 

“Jangan teriaki petani dikala komoditas langka di pasar dan harga tinggi karena ketergantungan import,” tutup Abah. (Riandi & Rekan)