Wisatawan Bantu Perekonomian, Biaya Parkir Tidak Masuk Akal

Dibaca : 132

Sumut, Kab. Batubara, Rabu/06/01/2021

 

BINews || Banyaknya Wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kuala Indah ternyata sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian para pencari Kepah. Pasalnya saat mereka kembali dari tengah laut mencari Kepah para Wisatawan banyak yang membeli Kepah mereka dengan harga tinggi

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para pencari Kepah biasanya menjual hasil pencariannya tersebut ke agen dengan harga Rp 4000/kg, sedangkan jika mereka menjual ke Wisatawan bisa mencapai Rp 5000/kg hingga Rp 6000/kg.

 

Namun sangat disayangkan, disaat hubungan simbiosis mutualisme antara Wisatawan dan Pencari Kepah mulai terjalin. Justru para penyedia parkir dan pondok/lesehan membandrol harga yang sangat tidak bersahabat. Sehingga hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan para pengunjung.

Pantauan Wartawan di lokasi, para penyedia pondok atau lesehan tampak memungut biaya hingga Rp 30.000, parkir untuk sepeda motor Rp 10.000 dan parkir untuk mobil Rp 20.000.

 

Dewi (26) pengunjung asal Simalungun menceritakan kepada media, Rabu,(06/01/2021) dirinys spontan kaget saat mendengar harga yang di bandrol para penyedia tersebut.

 

“Wisatawan Bantu Perekonomian para pencari kepah justru biaya parkirnya yang tidak masuk akal,

Harganya tinggi kali, sangat tidak bersahabat, seharusnya di buat standart ajalah harganya biar pengunjung semakin ramai dan membantu perekonomian para pencari Kerang/Kepah,” ujarnya.

 

Sementara Satini (48) seorang pencari Kepah mengaku sangat bersyukur jika di Pantai tersebut ramai para pengunjung.

 

“Saya sehari-harinya mencari Kepah di tengah laut cuma dapat Rp 30.000 perharinya dari mencari Kepah pak. Kalau ramai pengunjung seperti ini, Alhamdulillah bisa jugalah dapat Rp 50.000 hingga Rp 60.000 sebab bisa dijual lebih tinggi harganya,” ujarnya.

 

Sementara disisi lain saat Wartawan mencoba menanyakan terkait kutipan tersebut. Penyedia parkir mengatakan bahwa uangnya masuk ke kantong pribadinya sendiri tanpa beban retribusi apapun kepada pemerintah daerah.

 

(Supriadi)