News  

Pokja UKPBJ Batu Bara Ngaku Tidak Berhak Hadirkan Tenaga Ahli

Dibaca : 223

BINEWS II Sumut, Kab Batu Bara – Adanya proses lelang atau tender proyek di UKPBJ (Unit Pengadaan Barang dan Jasa) Kabupaten Batu Bara yang diduga  tidak menghadirkan tenaga ahli, melainkan berbentuk dokumen sebagai syarat penentu pemenang lelang.

 

Menanggapi hal itu, Pokja UKPBJ Kabupaten Batu  ara Yudistira Sihaloho menjawab wartawan, Jumat (11/12/2020) menyebutkan, Pokja hanya sebatas memverifikas berkas peserta lelang.

 

“Pokja tidak berhak meminta peserta lelang untuk menghadirkan oknum tenaga ahli”, akunya.

Sebagai contoh,  kegiatan pembangunan/ rehab Jalan Produksi Perikanan Kabupaten Batu Bara yang menelan anggaran yang bersumber APBD Batu Bara sebesar Rp 1.230.000.000.  Kegiatan tersebut dikerjakan di lokasi kawasan hutan mangrove.

 

Berdasarkan dokumen pemenang lelang pembangunan rehab jalan produksi perikanan CV. Hutama Karya dalam dokumennya telah mencantumkan 6 nama sebagai tenaga ahli dari berbagai tamatan.  Namun pemenang tender diketahui tidak pernah menghadirkan para tenaga ahli.

 

“Terkait dokumen atau surat dukungan menjamin ketersediaan kayu sebagai material utama pada proyek tersebut, CV. Hutama Karya meminta kepada UD. Bintang Emas asal Tebingtinggi”, jelas Yudistira.

 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Investigator BPI KPNPA Rl Kab. Batu Bara, Darmansyah mengatakan, Pembangunan Rehab Jalan Produksi Perikanan itu di bangun diareal kawasan hutan, maka harus memanfaatkan tenaga ahli khusus dan bukan sipil.

 

Hendaknya sebelum pelaksanaan kegiatan, Dinas terkait dan pelaksana kegiatan harus mengajukan permohonan kajian UPL UKL ke Dinas Lingkungan Hidup, guna menghindari dampak lingkungan dan menjaga pelestarian hutan serta ekosistem sekitar kegiatan.

 

Terkait izin usaha industri primer hasil hutan kayu  (IUIPHHK) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.28/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, selaku pemenang lelang CV. Hutama Karya juga harus melampirkan Surat dukungan material kayu dari penjamin dan penyedia yang harus memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).

Sebab Izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

 

Namun lagi lagi setelah ditelusuri, Darmansyah menduga UD. Bintang Mas asal Tebingtinggi selaku penyedia kayu ternyata merupakan toko onderdil kendaraan.

 

Demikian pula persyaratan kayu yang digunakan  disebutkan Darmansyah harus kayu kelas dua (2). Dan itu hanya ada di Aceh dan Sumatera Barat.

 

(Supriadi)