BINews || Jabar – Karawang,- Sejumlah warga Karawang mengeluhkan adanya pungutan Rp900 ribu untuk tes swab sebelum lakukan tindakan operasi di RSUD Karawang. Keluhan mereka yang ditumpahkan di sebuah grup media sosial Facebook sehingga jadi sorotan publik, tak terkecuali jadi sorotan pemerhati sosial dan praktisi hukum Karawang Asep Agustian.
Menurut Asep Agustian atau Asep Kuncir (Askun) sapaan akrabnya, dengan adanya kebijakan pungutan Rp900 ribu yang dikeluarkan oleh Plt Kadinkes Karawang untuk tes swab sebelum pasien dioperasi di RSUD Karawang yang notabenenya rumah sakit milik pemerintah dinilai sangat memberatkan warga Karawang, terutama warga yang kurang mampu pemegang kartu BPJS dan KIS.
“Jelas ada keluhan masyarakat. Yang saya tidak mengerti atau sayanya yang mungkin bodoh, ada surat edaran Dinkes Karawang tetapi isi redaksinya seolah menekan yang sifatnya wajib. Ini yang bisa memberatkan kalangan miskin,” katanya kepada rekan awak media, Minggu 25 Oktober 2020.
Warga miskin, kata Askun, sangat terbebani dengan adanya pungutan tersebut, karena BPJS maupun KIS tidak meng-cover biaya tes swab. Semestinya, ketika BPSJ dan KIS tidak bisa meng-cover biaya tersebut, pemerintah daerah harus mencari jalan keluarnya untuk meringankan beban warga miskin, bukan dengan keluarkan surat edaran yang redaksinya seolah wajib (tes swab-red).
“Dimana sih letak kepedulian pemerintah daerah terhadap rakyatnya. Saya tidak sependapat dengan surat edaran yang ditandatangani Plt Kadinkes Karawang, saya minta surat itu dicabut,” ujarnya.
Ditambah lagi, sambungnya, para dokter atau nakes tidak mau mengoperasi pasien jika tidak ada keterangan negatif Corona hasil tes swab dengan alasan adanya kekhawatiran kasus orang tanpa gejala (OTG) konfirmasi Corona, namun kemudian setelah dioperasi dan dites swab hasilnya positif.
“ Nah gimana kalau ada pasien kritis tidak jadi dioperasi karena tidak ada biaya buat tes swab, beberapa jam kemudian pasien tersebut meninggal dunia. Yang repot kan dokter dan rumah sakit tersebut,” imbuhnya.
“Jangan OTG jadi alasan, kan bisa dites Rapid dulu yang lebih murah harganya. Kalau tidak bisa tes Rapid, ya sudah hilangkan saja tes Rapid itu jangan dipakai ajang bisnis. Nah sekarang ajang bisnisnya lebih besar lagi dengan tes Swab yang harganya Rp900 ribu sementara Rapid tes cuman Rp150 ribu. Kok Corona ini jadi ajang bisnis kalangan tertentu. kasianlah terhadap kalangan miskin yang terbebani,” tandasnya lagi.
Askun pun mempertanyakan anggaran ratusan miliaran yang telah digelontorkan oleh Pemkab Karawang yang diperuntukkan penanganan Corona namun kin tak jelas ujung pangkalnya anggaran tersebut.
“Kalau memang tidak ada anggarannya lagi, ya cobalah prioritaskan warga miskin yang mau dioperasi,” pungkasnya. (Riyandi & Rekan)
